Diantarapatologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin. 5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah.Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja mewujudkanpemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serat check and balances.4 Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral, Proaktif serta check and balances.5 Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang masa5 periode pemerintahan daulah bani Abbasiyah, antara lain : Periode Pertama (750-847 M) Pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah mencapai masa emasnya. Secara politik, khalifah merupakan tokoh sesungguhnya yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Disisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat Semakinbanyak masyarakat yang sejahtera, maka legitimasi pemerintahan di mata masyarakat akan terus meningkat. Sifat kekuasaan. Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar. Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut: Abstract Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan "pintu masuk" bagi tindak korupsi. Inilah B Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan : 1. Pengaruh kekuasaan. - Penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya. - Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik. - Pemerintah mengabaikan proses demokratisasi. - Pemerintah yang sentralis. - Penyalahgunaan kekuasaan. 2. II PEMBAHASAN. Secara normatif antara lembaga-lembaga negara tersebut harus tercipta mekanisme check and balances. Institusi-institusi tersebut harus bekerja sama, sinergi dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun ketiga lembaga tersebut mempunyai wilayah kekuasaan dan kewenagan masing-masing yang berbeda, saling mengawasi dan mengontrol serta Kemiskinanjuga merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali daerah-daerah miskin yang tidak diketahui oleh pemerintah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih gencar memberikan bantuan berupa pembangunan, pelayanan dan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, Asasumum pemerintahan yang baik satu ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga, ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun menguntungkan bagi pemerintah. [20] 15. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal Diaberpendapat bahwa untuk menciptakan tegaknya negara demokrasi, perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bentuk atau organ. Berikut sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang dikenal dengan konsep Trias Politika: 1. Kekuasaan Legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. PemerintahanTerbuka. Pemerintahan terbuka ini juga di nyatakan sebagai pemerintahan transparan, dimana arti dari kata transparan sendiri adalah terlihat, meskipun telah tertutupi namun tetap terlihat inilah pengetian dimana adanya pemerintahan yang berjalan dalam masalah program, sistem dan kebijakan bersifat terbuka dan bisa di pantau. Begitupun jika tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, atau melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik, maka wajib diberikan hukuman terhadap pelaksana layanan publik. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka pimpinan penyelenggaralah yang akan mendapat teguran tertulis. PUPR dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi multi-pihak antara Pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait 36 Keadilan yang memperlakukan seseorang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disebut keadilan. a. Legalitas b. Komutatif c. Distributif d. Kodrat alam e. Konvensional 37. Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan .. a. Pejabat yang berkuasa memihak rakyat kecil b. Jakarta-. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan penyebab utama yang membuat kasus korupsi masih kerap terjadi. Menurut Tito, sebagaimana hasil analisis yang telah NplP.

akibat pemerintahan yang tidak transparan maka kekuasaan akan cenderung